Kajian Ekonomi Kelembagaan

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

PURWOKERTO - Aliran ekonomi kelembagaan percaya bahwa kondisi ekonomi akan menentukan bentuk struktur kelembagaan. Munculnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disertai dengan PP No.43 tentang Peraturan Pelaksananya dan PP No.6 tahun 2014 tentang Dana Desa, memberikan harapan baru akan masa depan desa, yang dapat lebih menyejahterahkan rakyat.

Prof. Dr. Purbayu Budi Santosa , MS mengemukaan hal itu dalam gelaran kuliah umum di Gdg. Roedhiro Lti.3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Gelaran yang bertajuk "Peran Ekonomi Kelembagaan di Era Pembangunan Terkini" dihadiri para mahasiswa, pimpinan dan dosen di jurusan Ekonomi Pembangunan. Jumat (11/12)

Dr. Pramono Hari Adi, MS Dekan FEB UNSOED sangat mengapresiasi kegiatan ini, Dekan juga menyampaikan akan harapannya pada gelaran ini untuk dapat dipahami dengan baik oleh para peserta kuliah umum.  Tambahya, bahwa pembicara kali ini juga seorang kolumnis surat kabar.

Menurut Purbayu, NIE (Teori Ekonomi Kelembagaan Baru) menekankan kepada ditaatinya aturan main, yang berupa peraturan resmi dan tidak resmi, yang tentunya menguntungkan rakyat banyak. BUM Desa dapat dibentuk untuk mensejahterahkan rakyat. Bahkan kerjasama dengan desa dan pihak lain dimungkinkan untuk menaikkan dan memeratakan pendapatan.

Proses pengarahan, penyuluhan dan pendampingan sangat diperlukan supaya peraturan dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Bagi desa di perlukan bagaimana menyusun RPJM Desa, RKP Desa,  penyusunan APBD Desa maupun penyusunan  LPJ Desa. Dalam  hal pemeriksaan, BPK akan melakukan pelaksanaan UU Desa. (ipunk)