Purwokerto, 7 April 2026 — Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Purwokerto bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto melaksanakan kunjungan lapangan ke fasilitas pengolahan sampah terpadu di Kabupaten Banyumas sebagai bagian utama dari rangkaian kegiatan ISEI Industry Matching bertema “Proyek Waste-to-Energy terhadap Ketahanan Energi Nasional”.

Kunjungan lapangan ini menjadi salah satu agenda inti dalam memberikan pemahaman komprehensif mengenai implementasi pengelolaan sampah berbasis energi (waste-to-energy) secara langsung di tingkat daerah, sekaligus menghubungkan pendekatan akademik dengan praktik implementatif.

Peserta kegiatan melakukan peninjauan ke dua lokasi utama, yaitu TPST Kaliori dan TPST Sokaraja Kulon, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan sampah terpadu di Kabupaten Banyumas dan dikenal sebagai model pengelolaan berbasis masyarakat.

Di TPST Kaliori, proses pengelolaan sampah dilakukan secara terintegrasi mulai dari pemilahan, pengolahan sampah organik dan anorganik, hingga pemanfaatan residu menjadi bahan bakar alternatif seperti refuse-derived fuel (RDF). Pendekatan ini menunjukkan potensi pengelolaan sampah dalam mendukung efisiensi energi sekaligus mengurangi volume limbah secara signifikan.

Sementara itu, TPST Sokaraja Kulon menampilkan praktik pengelolaan sampah berbasis komunitas dengan penekanan pada partisipasi masyarakat dalam proses pemilahan dan pengolahan. Model ini mendorong terbentuknya sistem ekonomi sirkular melalui pemanfaatan kembali material daur ulang serta pengembangan produk turunan dari limbah.

Kunjungan ini mencerminkan relevansi pengembangan waste-to-energy sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional, yang tidak hanya mengandalkan teknologi berskala besar, tetapi juga pendekatan berbasis masyarakat di tingkat lokal. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dalam menciptakan sistem energi yang berkelanjutan dan inklusif.

Melalui kegiatan ini, ISEI mendorong penguatan integrasi antara kajian akademik, kebijakan publik, dan praktik lapangan dalam pengembangan energi berbasis sampah. Pengalaman empiris dari Banyumas diharapkan dapat menjadi referensi dalam merumuskan strategi yang adaptif dan implementatif untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Pengembangan energi berbasis sampah (waste-to-energy) dalam konteks Indonesia semakin menunjukkan relevansi strategis dalam mendukung transisi menuju sistem energi rendah karbon. Kegiatan ISEI Industry Matching yang disertai kunjungan lapangan di Kabupaten Banyumas memberikan bukti empiris bahwa integrasi antara pendekatan akademik dan praktik implementatif dapat mempercepat adopsi model energi alternatif. Dalam forum tersebut, ditegaskan bahwa persoalan sampah tidak lagi semata-mata menjadi isu lingkungan, melainkan telah bergeser menjadi sumber daya potensial bagi ketahanan energi nasional. Hal ini sejalan dengan meningkatnya tekanan global untuk mencapai target net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Transformasi ini menuntut adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan limbah dari pendekatan linear menjadi ekonomi sirkular. Dengan demikian, pengelolaan sampah berbasis energi menjadi salah satu instrumen kebijakan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural.

Kunjungan lapangan ke TPST Kaliori dan TPST Sokaraja Kulon menunjukkan bahwa implementasi waste-to-energy di tingkat daerah dapat berjalan efektif melalui sistem pengelolaan terpadu. Di TPST Kaliori, proses pemilahan dan pengolahan sampah dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan berbagai produk bernilai tambah, termasuk refuse-derived fuel (RDF). Pendekatan ini tidak hanya mengurangi volume sampah secara signifikan, tetapi juga meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi dari limbah. Sementara itu, TPST Sokaraja Kulon menonjolkan aspek partisipasi masyarakat sebagai kunci keberhasilan sistem. Keterlibatan komunitas dalam pemilahan sampah sejak sumber memperkuat kualitas bahan baku energi yang dihasilkan. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan waste-to-energy tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada perilaku sosial dan kelembagaan.

Temuan dari Banyumas memperlihatkan bahwa model berbasis masyarakat memiliki keunggulan dalam konteks daerah dengan volume sampah menengah. Sekitar 70 persen sampah di Banyumas telah dikelola di tingkat rumah tangga dan komunitas, sehingga mengurangi beban pada fasilitas pengolahan akhir. Sistem tiga lapis yang diterapkan, yaitu pengelolaan di rumah tangga, TPS3R atau PDU, serta TPST-BLE, menciptakan alur pengolahan yang efisien dan berkelanjutan. Kondisi ini berbeda dengan kebutuhan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) skala besar yang mensyaratkan volume sampah minimal sekitar 1.000 ton per hari. Oleh karena itu, pendekatan desentralisasi menjadi lebih relevan untuk wilayah dengan karakteristik seperti Banyumas. Pendekatan ini juga memungkinkan terciptanya distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata di tingkat lokal.

Di sisi lain, pendekatan skala besar yang didorong melalui platform investasi nasional memiliki peran penting dalam menangani permasalahan sampah di kota-kota besar. Pembangunan fasilitas PSEL dalam skala masif memungkinkan konversi sampah menjadi energi listrik dengan kapasitas ratusan megawatt. Model ini membutuhkan integrasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah sebagai penyedia pasokan sampah, sektor swasta sebagai operator teknologi, serta utilitas listrik sebagai pembeli energi. Namun demikian, tantangan utama terletak pada aspek keekonomian karena biaya produksi energi dari sampah masih relatif tinggi. Hal ini menuntut adanya intervensi kebijakan, seperti subsidi, skema tarif listrik khusus, dan insentif investasi. Dengan demikian, keberhasilan model ini sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dan kepastian regulasi.

Salah satu isu krusial yang mengemuka dalam diskusi adalah rendahnya kualitas sampah sebagai bahan baku energi akibat belum optimalnya pemilahan di tingkat rumah tangga. Sampah yang tercampur menyebabkan nilai kalor menjadi rendah dan meningkatkan biaya pengolahan. Bahkan, material bernilai tinggi seperti plastik sering kali telah diambil oleh sektor informal sebelum mencapai fasilitas pengolahan. Kondisi ini menciptakan inefisiensi dalam rantai pasok energi berbasis sampah. Oleh karena itu, edukasi masyarakat menjadi faktor determinan dalam meningkatkan efektivitas sistem waste-to-energy. Tanpa perubahan perilaku di hulu, investasi teknologi di hilir tidak akan mencapai hasil yang optimal.

Pengembangan RDF sebagai alternatif energi di Banyumas menunjukkan fleksibilitas model waste-to-energy dalam menyesuaikan dengan kondisi lokal. RDF yang dihasilkan digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk industri semen, sehingga menciptakan sinergi antara sektor pengelolaan sampah dan industri manufaktur. Selain itu, produk turunan seperti paving block dan genteng plastik menunjukkan potensi diversifikasi ekonomi dari limbah. Pendekatan ini memperkuat konsep ekonomi sirkular yang menekankan pada pemanfaatan kembali material. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya menghasilkan energi, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi. Hal ini memperluas dampak kebijakan dari sekadar pengurangan emisi menjadi penguatan ekonomi lokal.

Integrasi antara model skala besar dan berbasis masyarakat menjadi kunci dalam membangun sistem energi yang inklusif dan berkelanjutan. Kedua pendekatan tersebut tidak bersifat substitutif, melainkan komplementer sesuai dengan karakteristik wilayah. Kota besar dengan volume sampah tinggi lebih sesuai untuk pengembangan PSEL, sementara daerah dengan kapasitas terbatas dapat mengadopsi model berbasis komunitas. Pendekatan hibrida ini memungkinkan optimalisasi sumber daya secara nasional. Selain itu, kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mempercepat implementasi. Tanpa sinergi tersebut, fragmentasi kebijakan dapat menghambat pencapaian target energi nasional.

Secara keseluruhan, pengembangan waste-to-energy di Indonesia mencerminkan transformasi sistemik dalam pengelolaan sumber daya dan energi. Pengalaman Banyumas memberikan bukti bahwa inovasi lokal dapat menjadi referensi nasional dalam merumuskan kebijakan yang adaptif. Sementara itu, inisiatif investasi skala besar menunjukkan komitmen negara dalam mendorong transisi energi secara struktural. Tantangan yang ada, baik dari aspek teknis, ekonomi, maupun sosial, memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Oleh karena itu, waste-to-energy harus diposisikan sebagai bagian dari ekosistem energi yang lebih luas, bukan sebagai solusi tunggal. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan sampah sebagai sumber energi masa depan yang berkelanjutan sekaligus mendukung pencapaian target nol emisi karbon.